Webinar BEM FISIP UPS Tegal; Indeks Demokrasi Indonesia Menurun Sejak 2014

LPMPrapanca.com – Menurut data yang dihimpun dari The Economist Intelligence Unit (The EIU) mencatat indeks demokrasi Indonesia menurun sejak 2014. Hal itu disampaikan oleh Reza Abdali, Staf Divisi Advokasi, Riset, dan Kampanye, Yappika. Potret penurunan tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke 64 global, dan 11 di regional Asia dan Australia.

Template Webinar BEM Fisip UPS Tegal

Acara webinar yang diselenggarakan oleh BEM FISIP UPS Tegal pada Kamis, 30 Juli 2020. Merupakan siasat atas pandemi untuk turut ambil peran akademisi menyoroti pelbagai persoalan.

Salah satu diantaranya ialah kebebasan masyarakat sipil di Indonesia. Bagaimana seharusnya kerangka atau desain negara dapat memberikan jaminan untuk masyarakat berdemokrasi dengan azaz kemanusiaan.

Menurut Rizal, dari banyak persoalan yang memukul mundur kebebasan sipil seperti pasal pencemaran nama baik dan UU ITE. Indonesia perlu mempersiapkan beberapa desain dasar untuk kembali menaikan indeks demokrasi atau kebebasan sipil.

Diantaranya membuatkan kerangka hukum yang pro terhadap kebebasan berekspresi, revisi beberapa UU organisasi, dan pengesahan RUU Perkumpulan.

Beberapa hal tersebut dapat menjadi instrument dasar bagi masyarakat Indonesia untuk dapat melihat wajah yang lebih segar dari demokrasi Indonesia.

Aryo Santiko, via LPM Prapanca

Tidak lupa dalam acara tersebut juga Aryo Santiko, sebagai pemerhati sosial yang juga pernah menjajal bangku Komisi Pemilihan Umum. Menyoal demokrasi baginya Indoensia perlu bertanya kembali untuk menentukan corak demokrasinya. Dari beberapa demokrasi yang ada seperti demokrasi liberal, religious, dll.

Selain itu, Pancasila juga dimakanai lain dimana nilai dasar Indonesia banyak ketidaksesuaian pada implementasinya. Sehingga, ia menyimpulkan jika syarat kesehatan demokrasi di Indoensia dapat ditinjau dari:

-         - Akuntabilitas

Kesehatan birokrasi. Politik, sosial dan budaya
- Rotasi Kekuasaaan

Sejauh mana nepotisme hadir

-         -Rekrutmen Politik Terbuka

Keterbukaan rekrutmen partai politik

-         -Memenuhi hak dasar

Terpenuhinya hak dasar dalam berdemokrasi

“Partai politk sebagai tonggak kemunculan pemimpin di Indonesia rasanya kita perlu memikirkan reformasi di tubuh partai politik,” tambah Aryo.

Sebagai penutup dari rangkaian acara, perwakilan dari UPS Tegal Diryo Suparto M Si menyampaikan perlu ada pendataan lebih terkait dengan komunal atau kelompok masyrakat sejak ditingakat desa/kelurahan. Sehingga pembinan dan pemberdayaan terhadap masyarakat dapat terpantau dini.

Kemudia ia mengungkapkan sebuah teori dimana terdapat indikasi kemunduran demokrasi suatu negara. “Menurut suatu teori, negara akan keos jika menemui keadaan aparat dikendalikan negara atau aparat dikendalikan pemodal,” tutup Diryo.

BEM FISIP sendiri menilai acara ini merupakan momen untuk memberitahukan kepada masyarkat bahwa demokrasi adalah bentuk negara kita, sehingga kebebasan berekspresi sebagai syarat yang mutlak.

Dwi Hartomi, via LPM Prapanca

Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam dihadiri pula oleh pengamat hukum yang juga Ketua Yayasan Pancasakti Imawan Sugiharto, Widi Nugroho Direktur Pattiro Semarang, dan akademisi FISIP UPS Tegal yang juga menjadi moderator Dwi Hartomi M IP.

You might like

Show more

You might like

Show more

Add To Cart

Buy Now